Pembinaan Mental (Bimtal) PTA Sulawesi Barat: Tekankan Pola Hidup Sederhana dan Lawan Gengsi Demi Jaga Integritas
Mamuju - Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat kembali menggelar kegiatan Pembinaan Mental (Bimtal) rutin guna memperkuat nilai-nilai integritas, moralitas, dan profesionalisme aparatur peradilan. Kegiatan ini berlangsung dengan khidmat di AULA pada Selasa, 03 November 2026.
Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Raf'at Baldany, S.Kom., selaku pembaca Qalam Ilahi, yang membawa suasana tenang dan penuh kekhusyukan bagi seluruh peserta yang hadir. Jalannya acara kemudian dipandu dengan baik oleh Yudha Prasetiawann, S.E., selaku Pembawa Acara (MC). Puncak acara diisi dengan penyampaian materi Pembinaan Mental yang disampaikan langsung oleh Dr. Dra. Heriyah, S.H., M.H., selaku Pembina Mental. Dalam pemaparannya, beliau menekankan dua poin krusial yang menjadi landasan penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat:
Pola Hidup Sederhana sebagai Bentuk Pencegahan Korupsi
Mengambil teladan dari arahan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), Dr. Heriyah mengingatkan bahwa penerapan pola hidup sederhana merupakan perisai utama dalam menghindari segala bentuk perilaku korupsi. Dengan membiasakan hidup sederhana, aparatur dapat terhindar dari sifat serakah serta menjaga marwah institusi peradilan.
Melawan Realita Hidup dalam Gengsi
Selain itu, beliau juga menyoroti tantangan sosial di tengah masyarakat modern yang sering kali terjebak dalam pusaran gengsi. Dorongan untuk memenuhi standar gaya hidup demi pengakuan sosial dinilai dapat menjerumuskan seseorang pada tindakan di luar batas kemampuan finansial maupun etika. Oleh karena itu, aparatur diajak untuk bersikap realistis, bersyukur, dan berani melawan tekanan gengsi demi ketenangan jiwa serta integritas diri.
Melalui kegiatan Bimtal ini, diharapkan seluruh pegawai dapat meresapi dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur tersebut, sehingga mampu mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, berintegritas tinggi, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
