Pertemuan Lintas Lembaga Bahas Penertiban Tanah Wakaf di Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju - Pada hari Jumat tanggal 06 November 2026 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Sulawesi Barat diadakan Rapat Konsultasi dan Koordinasi membahas masalah penertiban dan penyelesaian permasalahan tanah waqaf di Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat tersebut diprakarsai oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Drs. H. M. Yusuf, S.H., M.H., dihadiri oleh Wakil Ketua dan Hakim Tinggi PTA Sulawesi Barat bersama tim, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Asmanto Mesman bersama tim, Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Drs. H. Muh. Yanas, S.H., M.H., bersama tim dan Kepala Bidang Badan Wakaf Indonesia Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Ketua Pengadilan Agama Mamuju, Dewiati, S.H., M.H., bersama tim serta Kepala BPN Kabupaten Mamuju, Andi Baso Thabrani, S.SIT, M.A.P.
Rapat dibuka oleh Ketua PTA Sulawesi Barat dengan menguraikan berbagai permasalahan tanah wakaf dan diharapkan koordinasi dan kerjasama antarlembaga yang hadir agar dapat menyelesaikan segala permasalahan dan dapat menertibkan aset-aset wakaf di Sulawesi Barat yang belum terdaftar dan bersertifikat, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat dilaksanakan Itsbat Wakaf terpadu, secara bersamaan Pengadilan Agama menyidangkan perkara permohonan itsbat wakaf, selanjutnya Kantor Urusan Agama menerbitkan Akta Ikrar Wakaf, lalu Badan Pertanahan menerbitkan Sertifikat wakaf, terang Yusuf.
Urgensi pelaksanaan sidang terpadu ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah tanah wakaf yang belum memiliki legalitas hukum resmi. Dari total 3.050 lokasi tanah wakaf seluas kurang lebih 500,64 hektare di Sulawesi Barat, sekitar 70 persen di antaranya belum bersertifikat. Kondisi ketidakpastian administratif ini membuat aset wakaf sangat rentan terhadap sengketa waris, pengalihan hak, hingga penjualan ilegal.
Permasalahan wakaf di masyarakat sangat komplit dan berlapis dengan berbagai macam persoalan, ada yang sudah meninggal wakifnya tanpa ada bukti-bukti tanah tersebut sementara sudah ada bangunan masjid yang sudah turun temurun dimanfaatkan oleh masyarakat, ada pula tanah wakaf yang bersertifikat namun sudah berkali-kali pindah tangan lalu diwakafkan oleh pembeli terakhir namun masih atas nama pemilik pertama yang orang sudah meninggal dunia, ungkap Yanas.
Pelaksanaan penetapan itsbat wakaf ini ditujukan untuk mengesahkan perbuatan wakaf yang telah terjadi di masa lalu namun hanya bermodalkan bukti awal berupa Girik, Letter C, atau Surat Keterangan Tanah (SKT), bukan untuk membentuk wakaf baru. Peran penetapan ini sangat krusial, sebab tanpa adanya AIW atau putusan itsbat wakaf dari Pengadilan Agama, pengajuan sertifikasi PTSL secara otomatis akan ditolak oleh BPN. Dalam rangkaian koordinasi ini, BWI juga memperkuat posisinya sebagai lembaga independen yang akan terus mendampingi, mengawasi, dan membina para nadzir agar pengelolaan tanah wakaf yang telah bersertifikat dapat dikelola secara produktif untuk kemaslahatan umat.
Permohonan sertifikat tanah wakaf sudah banyak yang diajukan di badan Pertanahan namun pihak pertanahan tidak bisa menerbitkan sertifikat jika persyaratannya tidak lengkap, imbuh Asmanto, untuk lebih jelasnya Hakim Tinggi PTA Sulawesi Barat, Dr. Drs. H. Muhammad Thamrin, M.H., memaparkan tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Isbat Wakaf di Pengadilan Agama, pengajuan isbat wakaf harus dilengkapi bukti surat dan saksi-saksi, tambah Thamrin.
Pihak Pengadilan Agama bersedia menerima dan menyelesaikan perkara itsbat wakaf yang diajukan kepadanya, akan tetapi tidak serta merta semua permohonan itsbat wakaf harus dikabulkan, tentu harus memenuhi persyaratan dan bukti-bukti yang dibutuhkan, tegas Dewi. Melengkapi hal tersebut Andi Baso menyatakan Badan Pertanahan siap membantu apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan tanah wakaf, termasuk pengukuran tanah jika dibutuhkan.
Dengan pertemuan yang alot dengan munculnya berbagai macam permasalahan wakaf di Sulawesi Barat disertai berbagai solusi yang ditawarkan peserta rapat, maka Insya Allah dengan penuh rasa optimis permasalahan tanah wakaf di Provinsi Sulawesi Barat akan segera terselesaikan.
Penulis: Heriyah
Editor: Tim Media PTA Sulawesi Barat
