PTA Sulawesi Barat dan Dinsos P3APMD Susun Draf MoU Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian

Mamuju, 09 November 2026 —— Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Sulawesi Barat menggelar Rapat Konsultasi dan Koordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi Sulawesi Barat di Ruang Rapat Pimpinan PTA Sulawesi Barat. Pertemuan strategis ini memfokuskan pembahasan pada penyusunan draf Memorandum of Understanding (MoU) guna mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak pasca-perceraian.

Langkah sinergis ini diambil untuk merespons dinamika dan tingginya kasus pasca-perceraian di lapangan, mulai dari kelalaian pemenuhan nafkah idah, mut'ah, nafkah anak, penelantaran, sengketa hak asuh (hadhanah), hingga ancaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan draf MoU, kedua belah pihak menyepakati pembagian tugas yang terpadu namun tetap terukur. PTA Sulawesi Barat menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, edukasi, mekanisme peradilan, dan pembinaan pengadilan agama di wilayahnya. Sementara itu, Dinas PPPA memegang kendali penuh atas asesmen kebutuhan perlindungan, layanan rumah aman, pendampingan psikologis, serta rujukan fasilitas kesehatan dan pemulihan sosial.

Meski saling terintegrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, draf MoU tersebut secara tegas menjaga independensi lembaga melalui prinsip batas kewenangan dan independensi peradilan yang dimuat dalam Pasal 34. Melalui poin krusial ini, pihak dinas tidak diperbolehkan mengintervensi atau mengubah putusan hakim (seperti besaran ketetapan nafkah dan hak asuh), sedangkan pihak peradilan agama tidak akan mengambil alih ranah pendampingan psikologis, rehabilitasi, dan penyelenggaraan layanan sosial yang merupakan wewenang perangkat daerah.

Sebagai wujud komitmen nyata untuk merealisasikan rencana tersebut, rapat ini turut merumuskan strategi implementasi terpadu di lapangan. Rencana pelaksanaan ini meliputi:

* Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme rujukan layanan yang memuat identifikasi kebutuhan, persetujuan data, penetapan petugas, hingga tindak lanjut.
* Edukasi mengenai pemenuhan hak perempuan dan anak pasca-perceraian serta ketersediaan akses bantuan hukum.
* Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan dan evaluasi pelayanan berbasis data.
* Penunjukan petugas penghubung dan penyelenggaraan pemantauan efektivitas rujukan yang dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.